Hoax Sudah Jadi Bisnis Politik

Masa kampanye berlangsung dalam durasi yang cukup panjang, berbulan-bulan, dan dalam suasana yang “panas”. Head of Research Center, Faculty of Economics and Business Universitas Airlangga, Iman Harymawan menilai, meski keterlibatan politikus di perusahaan tak dilarang, namun prinsip transparansi dan akuntabel harus dijaga.

Demikian antara lain kesimpulan dari orasi ilmiah Ahmad Sofian dalam rangka Dies Natalies ke-6 Jurusan Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Senin (05/6). “Dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku, motif tidak dipertimbangkan dalam menentukan kadar berat maupun kadar ringan hukumannya,” kata doktor ilmu hukum yang menggeluti masalah pidana itu. Terkini.id, Jakarta– YouTuber Muhammad Kece menyebut bahwasanya Islam hanya sebatas agama politik dan bisnis dari Arab. Artikel ini membahas mengenai diskursus bisnis oleh militer yang terjadi di Indonesia selama ini.

Tutum mengatakan, salah satu faktor utama menurunnya penjualan produk retail non makanan dan minuman karena lemahnya daya beli masyarakat. Selain itu, penjualan produk retail non makanan dan minuman juga tergerus persaingan dengan penjualan on-line. Ditambah dengan perang dagang yang mempengaruhi industri retail secara tidak langsung. Sebab, terhambatnya eskpor komoditas utama, seperti minyak sawit dan batu bara. Bila ekspor komoditas menurun, daya beli masyarakat di sejumlah daerah penghasilnya pun ikut merosot. Ketidakpastian bisnis harus diprediksi dan menjadi salah satu skenario yang harus dihadapi perusahaan.

Bahkan oleh Pemerintah sekalipun yang memiliki ekonom-ekonom yang sangat pakar di bidangnya. Tiap pembentukan pola bisnis juga senantiasa berkait erat dengan politik. Budaya politik merupakan serangkaian keyakinan atau sikap yang memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan administrasi publik di suatu negara, termasuk di dalamnya pola yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi atau perilaku bisnis. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara.

Politik Biisnis

Pasalnya, hampir setengah (45%) dari keseluruhan pasangan calon , atau sekitar 640 pasangan, adalah pengusaha yang mayoritas berasal dari industri konstruksi dan tambang. Dengan kata lain, baik SBY maupun Aburizal Bakrie sama-sama tidak murni ingin membangun pemerintahan yang bersih di dalam pernyataan-pernyataan politik mereka, melainkan bagaimana mendapatkan dukungan rakyat atas motif politik di balik pernyataan-pernyataan politik yang aduhai indahnya itu. Besar kecilnya tergantung pada kedekatan pribadi, kedekatan politik atau probabilitas kemenangan yang akan diraih partai atau para kandidat presiden/ wakil presiden serta kepala daerah pada pemilihan umum legislatif pusat/ daerah atau pemilihan presiden/ wakil presiden atau pilkada langsung. Peredaran hoaks atau berita bohong masih menjadi tantangan di tengah kenaikan pengguna Internet dan media sosial.

Perbedaan pilihan dalam pemilu lantas membuat hubungan pertemanan dan persaudaraan merenggang, bahkan terputus secara online maupun offline. Dan, tak seorangpun dapat memastikan, kapan panasnya suhu politik di Indonesia akan mereda. Dinamika perpotikan di tahun politik ini nyaris sama saja dengan di Amerika. Media sosial dan percakapan publik dipenuhi dengan konten ujaran kebencian, hoax, dan propaganda. Para akuntan juga harus mengambil peran terdepan dalam menjaga etika bisnis, apalagi yang sudah melibatkan hubungan politik.

Professor Ferdinand A. Gul, Alfred Deakin Professor, Faculty of Business & Law Deakin University Australia, keterlibatan aktivitas politik dalam bisnis sebetulnya tidak ada manfaat positif bagi keberhasilan perusahaan tersebut, bahkan dapat berdampak negatif, berdasarkan sejumlah riset. Bayangkan jika tidak ada bisnis di bidang transportasi dan telekomunikasi, bagaimana pemimpin negara dapat mempertahankan keutuhan negara Adanya bisnis di kedua bidang itu telah mempermudah pemerintah di sebuah negara untuk mempertahankan kedaulatan nasional dalam arti yang luas. Rakyat seakan dibungkam untuk menuntut hak-haknya atas nama pembangunan ekonomi.